IMPLEMENTASI STRATEGIC LEADERSHIP JENDERAL EISENHOWER PADA OPERASI “OVERLORD” SAAT PERANG DUNIA KE II

Pendaratan di Normandy, Perancis merupakan sebuah operasi militer yang bersandi “Operation Neptune”, merupakan operasi pendaratan militer Pasukan Sekutu pada Invansi Normandy dalam Operation Overlord, yang terjadi ketika Perang Dunia II berlangsung.  Keberhasilan pendaratan pasukan sekutu di Normandy, Perancis tidak terlepas dari kepemimpinan Jenderal Dwight D. Eisenhower, Supreme Commander pasukan Sekutu.

 

Dwight D. Eisenhower dalam karirnya sebagai seorang militer dan negarawan telah menunjukkan performance sebagai seorang strategic leader. Di Kemiliteran, karirnya mengesankan, ditunjukkan dengan kemahirannya baik sebagai seorang komandan maupun staf.  Sebagai anggota staf, Eisenhower menjalankan tugas dibawah tiga Jenderal, antara lain salah satunya Jenderal Douglas McArthur.  Setelah Jepang menyerang Teluk Mutiara di Hawaii pada Desember 1940, Kepala Staf Amerika Jendral George C. Marshall, mengangkat Dwight D. Eisenhower menjadi Kepala Bagian Perencanaan Perang Staf Umum Departemen Perang Amerika, dan kemudian menjadi Pembantu Kepala Staf.  Tak lama sesudah itu Eisenhower naik pangkat menjadi Mayor Jenderal.  Pada November 1942 sebagai Letnan Jenderal, Dwight D. Eisenhower memimpin pendaratan tentara sekutu di Afrika Utara. Berdasarkan berbagai keberhasilannya dalam memimpin pasukan Sekutu tersebut, maka pada 1944 Dwight D. Eisenhower diangkat menjadi Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu dalam Operasi Overlord. Dari berbagai keberhasilannya memimpin, akhirnya mengantarkan Dwight D. Eisenhower menjadi Presiden Amerika ke-34 pada periode 1953–1961.

 

Sebagai Supreme Commander, Kepemimpinan Strategis Dwight D. Eisenhower dalam Operasi Overlord terlihat sangat menonjol.  Untuk menunjang keberhasilan operasi yang melibatkan ribuan prajurit tersebut, Dwight D. Eisenhower menerapkan operasi pengelabuan dengan sandi Operasi Fortitude.  Operasi pengelabuan ini bertujuan membuat bingung intelijen Jerman dengan membanjiri mereka dengan banyaknya informasi yang sebagian besar menyesatkan untuk mengalihkan perhatian pasukan Jerman dari wilayah Normandy tempat pendaratan sebenarnya yang direncanakan oleh pihak tentara Sekutu dan menyebarkan kekuatan pasukan Jerman ke beberapa negara Eropa.  Untuk mengantisipasi pergerakan dinas intelijen Jerman sekaligus mendukung Operasi Overlord, pasukan Sekutu membentuk sebuah kelompok unik, The Allied Deception Staff dengan nama samaran The London Controlling Section (LCS) yang dipimpin Kolonel John Bevan. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengelabui dan membingungkan The German High Command dan Adolf Hitler sendiri, untuk mendukung pergerakan pasukan Sekutu menjelang D-Day. Dengan mengetahui sistem intelijen Jerman, LSC memberi dinas intelijen Jerman banyak sekali data atau informasi yang sebagian besar merupakan tipuan, rekayasa dan menyesatkan.

 

Dwight D. Eisenhower juga menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang bertanggung jawab.  James A.F Stonen menulis bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas).  Hal ini terlihat dari surat yang diberi nama “In Case of Failure" atau kurang lebih berarti "Jika Terjadi Kegagalan", Eisenhower mengatakan dia akan menanggung semua "dosa" jika pasukan yang dikirimnya gagal mengalahkan Nazi.  Mengirim ribuan prajurit ke medan tempur yang sebagian dari mereka tak akan pernah kembali, bagaimanapun membuat resah hati seorang perwira militer sekaliber Jenderal Dwight D. Eisenhower. Surat itu ditulis Eisenhower sehari sebelum penyerbuan dilaksanakan, Ia menulis sebuah surat yang isinya adalah rencana menarik kembali seluruh pasukan jika pendaratan di Normandy gagal.

 

Kualitas kepemimpinan strategis Dwight D. Eisenhower yang lain dapat dilihat dari pembawaan, pengetahuan dan tindakannya selama memimpin Operasi Overlord. Berdasarkan teori Kompetensi Kepemimpinan Strategis (Strategic Leadership Competencies), ciri dari seorang pemimpin strategis adalah adanya keunggulan pada pembawaan, pengetahuan dan tindakan seorang pemimpin.

 

Dari aspek Pembawaan. Dwight D. Eseinhower memiliki nilai-nilai keunggulan, menguasai seni strategis, memiliki pengetahuan yang dalam tentang sejarah, nyaman dengan kompleksitas, stamina fisik yang tinggi baik secara fisik, mental dan pengelolaan stress, keterampilan diplomat, serta memiliki keunggulan intelektual yang ditunjukkan dalam kepemimpinannya. Memimpin ribuan prajurit dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang, karakter, sejarah dan tradisi satuan serta persenjataan dan doktrin yang berbeda membutuhkan suatu pembawaan pemimpin yang mampu mengayomi dan mengarahkan segala perbedaan menuju satu keunggulan tersendiri.

 

Dari aspek Pengetahuan.  Dwight D. Eseinhower memiliki pengetahuan yang bersifat secara konseptual. Eisenhower memiliki kemampuan dalam meramalkan masa depan dan mengantisipasinya, menguasai kerangka acuan pengembangan, menguasai pengelolaan masalah, kritis dalam mengevaluasi diri, kritis dalam merefleksikan cara berpikir, efektif dalam lingkungan yang kompleks, serta terampil dalam memformulasikan Ends, Ways, Means.  Pemilihan tempat pendaratan di pantai Normandy yang merupakan pantai dengan dinding yang terjal, penyusunan formasi tempur, penggunaan kekuatan penuh, manuver yang bertahap dan pilihan kecepatan untuk memperoleh manfaat merupakan bentuk penguasan pengetahuan yang mumpuni bagi seorang pemimpin strategis.

 

Hubungan Antar Personal. Dalam pengetahuan hubungan antar personal, Eisenhower dapat membuka diri dan memiliki daya adaptasi yang sangat besar dengan senantiasa menjalin hubungan komunikasi dengan seluruh prajurit, keluarga, rakyat bahkan dengan pihak penjajah sekalipun. Humanisme yang ditunjukkan oleh Eisenhower dengan mau melihat dan menginspeksi sendiri latihan-latihan yang dilakukan prajurit Sekutu, ternyata mampu membentuk dan membangkitkan semangat juang seluruh prajurit untuk bertempur.

 

Dari aspek Tindakan. Dwight D. Eisenhower sebagai pemimpin tertinggi pasukan Sekutu, memperlihatkan kualitasnya sebagai Panglima yang mumpuni memimpin ribuan prajurit dan para Jenderal dari berbagai negara dengan kendala dan peluang yang ada. Mampu menciptakan Kodal dan Manajemen SDM yang unggul, sehingga Operasi Overlord mampu merebut kembali Perancis, dan Dwight D. Eisenhower mendapat penghargaan dari rakyat Perancis sebagai Pahlawan Pembebas Eropa. Dwight D. Eisenhower mampu mengelola hubungan-hubungan yang bersifat gabungan dan antar lembaga.  Memimpin dan mengelola perubahan, membangun tim dan konsensus pada level strategis serta mampu mempraktekkan seni strategis dengan alokasi sumberdaya, membuat dan melaksanakan perencanaan strategis yang dihasilkan dari proses kerjasama antar lembaga, dalam hal ini adalah angkatan bersenjata negara-negara Sekutu yang terlibat dalam Operasi Overlord.

  

Pelajaran yang dapat diambil dari Kepemimpinan Strategis Dwight D. Eisenhower bahwa Dwight D. Eseinhower melihat inadequancy perencanaan saat mengalami perang, tetapi Eisenhower tidak pernah meremehkan pentingnya perencanaan sebelum peristiwa aktual. Sun Tzu mengatakan ; ketahuilah dirimu, ketahui musuhmu, seribu kali berperang, seribu kali juga kemenangan didapat, serta perencanaan yang baik merupakan lima puluh persen dari kemenangan.  Hal ini disadari betul oleh Dwight D. Eisenhower dengan merencanakan Operasi Overlord secara teliti dan baik sekali untuk mendapatkan kemenangan dan keberhasilan yang diinginkan. Hal lain yang perlu disimak dari Dwight D. Eisenhower adalah, bahwa ia mampu memenangkan rasa hormat dari bawahannya dan sekutunya karena sifat diplomatik kepemimpinannya. Eisenhower memimpin dengan persuasi bukan dengan menggunakan posisinya untuk memaksa orang untuk melakukan hal-hal karena takut. Pelajaran inilah yang dapat dan perlu kita petik, sebagai pemimpin sangatlah mudah menggunakan kekuasaan, tetapi yang lebih baik lagi adalah bagaimana kita bisa mengelola kekuasaan tersebut untuk memberdayakan tim yang ada tanpa harus ada unsur paksaan agar bawahan secara sukarela mau berbuat dan bertindak demi tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

KAJIAN PERTAHANAN NEGARA : TEORI DAN PENDEKATANNYA

 

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  Dalam penyelenggaraan pertahanan negara maka diperlukan adanya kebijakan pertahanan negara. Kebijakan Pertahanan Negara telah digariskan sesuai dengan sasaran pembangunan kekuatan militer suatu negara. Karenanya, kebijakan Pertahanan perlu disertai dengan pedoman baku bagaimana merumuskannya, yang akan melahirkan adanya pertimbangan dan analisa dalam menghitung anggaran pertahanan negara sesuai dengan analisa potensi ancaman. 

Agar program pembangunan kekuatan pertahanan dapat terlaksana sesuai kebijakan dan strategi pertahanan negara, perlu adanya pedoman baku dalam perumusan yang menyangkut strategi keamanan nasional, pendekatan yang digunakan, kekuatan yang diperlukan, pentahapan pembangunan, peningkatan anggaran pertahanan Negara, peningkatan peran industri strategis nasional. Semua faktor tersebut tentu penganalisaannya perlu adanya berbagai teori yang mendukung.

 

Teori Hubungan Internasional.

    Liberalism.   Teori Hubungan Internasional ini muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka.   Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson dan Normal Angell. Mereka beranggapan bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan perang itu dianggap terlalu destruktif, atau bisa dikatakan sebagai hal yang pada dasarnya sia-sia.  Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadu sampai paham tersebut bersifat secara kolektif, bahkan seringkali diejek sebagai idealisme oleh E.H. Carr.   Lantas sebuah versi baru idealisme yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional dikemukakan oleh Hans Kochler.

 

Realism.  Teori Hubungan Internasional ini sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard dan Hans Morgenthau menyatakan bahwa untuk meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan nasional mereka masing-masing (self-interested).  Setiap kerja sama antar negara-negara dijelaskan sebagai aktivitas yang benar-benar insidental.  Para realis melihat meletusnya Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka.

 

Neorealism. Teori Hubungan Internasional ini, terutama yang merupakan karya Kenneth Waltz, sering pula dikenal teorinya itu realisme struktural. Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubungan internasional dikarakterkan oleh hubungan-hubungan antar negara yang antagonistik, para pendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagai penyebabnya. Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruh karakteristik-karakteristik dalam negeri suatu negara.   Negara-negara dipaksa oleh pencapaian yang relatif dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan. Tidak seperti realisme, neorealisme berusaha ilmiah dan lebih positivis. Hal lain yang juga membedakan neorealisme dari realisme adalah bahwa neorealisme tidak menyetujui penekanan realisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional.

 

Neoliberalism.  Teori Hubungan Internasional ini berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalak aktor kunci dalam aktivitas hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antar pemerintah adalah juga penting. Para pendukungnya seperti Joseph Nye berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian mutlak.  Meningkatnya saling ketergantungan selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional lantas dianggap pula berarti neoliberalisme ini disebut juga liberal institusionalisme. Hal ini dikarenakan pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan. Neoliberalisme juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan mekanisme pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit (jika itu memang ada) intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain.

 

Berbagai teori tersebut dipakai sebagai alat untuk menganalisa yang akan menghasilkan suatu kebijakan militer untuk mendukung pertahanan negara.  Dikaitkan dengan hal tersebut, pembangunan kekuatan TNI tentunya juga harus didasarkan pada teori-teori perencanaan kekuatan dihadapkan pada kondisi riil kekinian, terutama  kemampuan dukungan anggaran pemerintah yang senantiasa diarahkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas TNI sesuai dengan yang Undang-undang. Dalam perumusan kebijakan militer akan memperhatikan berbagai pendekatan.  Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan kerangka berfikir yang melandasi perhitungan kebutuhan sistem pertahanan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan pemerintah.  Dengan demikian kekuatan yang dibangun tidak saja kapabel untuk menghadapi prediksi ancaman, namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

 

Pendekatan Perencanaan Kekuatan (Force Planning Approach). Perencanaan kekuatan (force planning) dapat didefinisikan sebagai “proses penentuan kebutuhan pertahanan  berdasarkan tuntutan keamanan Negara, dan pemilihan kekuatan militer untuk memenuhi kebutuhan tersebut dihadapkan pada keterbatasan anggaran^[1].   Secara umum terdapat delapan pendekatan dalam perencanaan kekuatan, yaitu^[2] :

a.  Pendekatan Atas-Bawah (Top Down).  Pendekatan ini didorong oleh sasaran (objectives drive) dan dilakukan dari level teratas secara berjenjang dengan tujuan untuk meminimalkan resiko.

 

b.   Pendekatan Bawah-Atas (Bottom Up).  Pendorong pendekatan ini adalah kemampuan militer saat ini (current military capability drives), sehingga dihasilkan suatu pemikiran yang lebih realistis terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan ancaman yang dihadapi.

 

c.   Pendekatan Skenario (Scenario).  Pendekatan ini didorong oleh faktor situasional (situaltionally driven) yang menghasilkan sebuah prioritas sesuai kenyataan yang dihadapi dan asumsi skenario yang akan berlangsung, untuk ditetapkan menjadi skenario yang dipilih.

 

d.  Pendekatan Ancaman (Threat).  Pendekatan ini didorong oleh kemampuan lawan (driven by opponent capability) dengan hasil berupa perbandingan matematis antara kekuatan lawan dengan kekuatan yang akan dibangun secara head-to-head.

 

e.  Pendekatan Tugas (Mission).   Pendekatan ini didorong oleh elemen fungsi yang harus dipenuhi dalam pertempuran (functionally driven) dengan sasaran akhir keberhasilan pelaksanaan tugas.

 

f.   Pendekatan Pemagaran (Hedging).  Pendekatan ini didorong oleh adanya ketidakpastian (driven by uncertainty), sehingga perencanaan kekuatan dilakukan dengan mengedepankan keseimbangan dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah.

 

g. Pendekatan Teknologi (Technology).  Pendekatan ini dodorong oleh kepercayaan kepada teknologi (driven by technological optimism) dengan mencari konsep dan sistem teknologi tinggi (high-tech) yang berpotensi menjadi kekuatan pengganda.

 

h.  Pendekatan Anggaran (Fiscal).  Pendekatan ini didorong oleh ketersediaan anggaran (budget driven) yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan yang dibutuhkan.

---

^[1] Lioyd Richmod L., (etal, Fundamental of Force Planning, Naval War College, Press, Newport R.I.,1990, hal,326.

^[2] Ibid, hal. 326-337.